Heboh Musda HIPMI Papua Barat, BPC Fakfak Ungkap Dugaan Kejanggalan Data KTA

Susunan Pengurus BPC HIPMI Fakfak (Foto: Istimewa) 

Reporter: Imran Alwi. Fuad

PABAR.EXPOST.CO.ID, FAKFAK – Ketua Umum terpilih Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Fakfak, Ali Sagara, meminta Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI turun tangan menindaklanjuti dugaan ketidakberesan dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) BPD HIPMI Papua Barat tahun 2025.

Ali menilai, proses Musda yang sedang berlangsung tidak berjalan secara transparan dan damai.

“Kami meminta BPP untuk turun tangan karena kami melihat pelaksanaan Musda BPD Papua Barat saat ini tidak jujur dan tidak berjalan dengan damai,” ujar Ali Sagara kepada media ini, Kamis (6/11/2025) malam.

Menurut Ali, pihaknya telah menyerahkan file Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai permintaan panitia. Namun hingga kini, belum ada kejelasan status bagi BPC-BPC yang belum dilantik.

“Kami sudah mengirimkan data KTA sesuai permintaan. Tapi sampai sekarang, tidak ada kejelasan untuk kami yang belum dilantik. BPC-BPC yang sudah dilantik pun seharusnya menunjukkan bukti KTA, jangan hanya menyerahkan data tanpa transparansi,” ujarnya.

Ia menduga ada hal yang disembunyikan dalam proses pelaksanaan Musda tersebut. Ali juga menyoroti dugaan adanya pihak yang memanfaatkan nama pengusaha muda Papua Barat demi kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan jadikan kami anak-anak asli Papua sebagai tameng untuk kepentingan pihak tertentu. Kami merasa tidak dihargai dalam proses Musda ini,” tegasnya.

Susunan Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Fakfak) 

Ali menambahkan, pihaknya diminta menyerahkan data KTA dengan alasan bahwa pembayaran akan ditanggung oleh BPD, padahal sebelumnya pendaftaran telah dilakukan secara mandiri.

“Kami daftar sendiri, tapi tiba-tiba diminta data KTA dengan alasan nanti BPD yang bayar. Ini membingungkan dan terkesan tidak profesional,” katanya.

Ali berharap BPP HIPMI segera mengambil langkah tegas agar pelaksanaan Musda BPD Papua Barat dapat berjalan secara jujur, terbuka, dan menghargai semua pengurus daerah, khususnya kader-kader asli Papua. (*)