![]() |
| Surat permohonan pelantikan pengurus BPC HIPMI Fakfak yang ditujukan kepada Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat. (Foto: Istimewa) |
PABAR.EXPOST.CO.ID, FAKFAK – Pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Fakfak mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI turun tangan menyelesaikan persoalan pelantikan pengurus HIPMI di wilayah Papua Barat yang hingga kini belum terealisasi.
Ketua BPC HIPMI Fakfak, Mohammad Ali Sagara, menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah BPC lain di Papua Barat masih menunggu pelantikan resmi dari BPD HIPMI Papua Barat sebagai dasar legalitas menjalankan roda organisasi.
“Saya selaku Ketua terpilih BPC HIPMI Fakfak meminta agar Ketua Umum BPP HIPMI Pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan pelantikan pengurus BPC-BPC yang belum dilantik di wilayah BPD HIPMI Papua Barat, termasuk kami di Kabupaten Fakfak,” ujar Ali Sagara kepada wartawan pabar.expost.co.id di Fakfak, Kamis (6/11/2025) malam.
![]() |
| Tampak surat permohonan pelantikan pengurus BPC HIPMI Fakfak kepada Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat. (ISTIMEWA/IMRAN ALWI. FUAD) |
Menurut Ali, pihaknya telah melayangkan surat permohonan pelantikan resmi yang dijadwalkan pada Senin, 4 November 2025, namun hingga kini belum mendapat kepastian dari BPD HIPMI Papua Barat.
“Surat permohonan sudah kami kirimkan, tetapi Ketua BPD Papua Barat justru menunda pelantikan, sementara tahapan Musyawarah Daerah (MUSDA) BPD sudah berjalan. Bahkan waktu pengambilan dan pengembalian formulir bakal calon hanya diberi waktu satu hari,” ungkapnya.
Ali menilai proses penyelenggaraan MUSDA BPD HIPMI Papua Barat terkesan tidak transparan dan sarat kepentingan kelompok tertentu.
“Masih ada beberapa BPC yang belum dilantik, tetapi tahapan MUSDA sudah berjalan. Ini menunjukkan pelaksanaan MUSDA BPD Papua Barat tidak dilakukan secara jujur dan profesional. Jangan sampai kepentingan kelompok tertentu lebih ditonjolkan sementara kami yang lain diabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ali berharap agar proses organisasi di tubuh HIPMI Papua Barat dapat berjalan sesuai mekanisme dan mengedepankan semangat kebersamaan, terutama dalam memberikan ruang yang adil bagi seluruh pengurus di daerah.
“Kami, anak-anak asli Papua Barat, hanya berharap agar proses ini dijalankan dengan hati dan tidak melukai kami sebagai bagian dari keluarga besar HIPMI. Mari kita jaga marwah organisasi ini agar tetap profesional dan solid,” tutupnya.



Social Footer