Dugaan SK Siluman dan Anak Pejabat Lolos PPPK, Inspektorat Kota Makassar Didesak Bongkar Praktik Curang

Kantor Inspektorat Kota Makassar (Foto: Istimewa/pabar.expost.co.id) 

PABAR.EXPOST.CO.ID, MAKASSAR – Polemik rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar kembali mencuat ke publik. Dugaan praktik curang berupa penggunaan “SK siluman” dan lolosnya dua anak pejabat dalam seleksi PPPK menjadi sorotan tajam.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Rizal Rahman, menantang Inspektorat Kota Makassar untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara tersebut.

"Jika memang berani, saya tantang Inspektorat buka dialog terbuka bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Rakyat berhak tahu kebenaran," ujar Rizal melalui pesan WhatsApp pada Senin (28/7/2025).

Rizal, yang juga Pimpinan Umum Lemkiranews.id dan pensiunan ASN, menyoroti dugaan keterlibatan mantan Kepala BKPSDMD Makassar, Ahmad Namsum, serta seorang anggota bernama Ilham alias Ilo, dalam praktik yang ia sebut merusak sistem pengelolaan kepegawaian.

“Mulai dari pemberhentian ribuan tenaga honorer Laskar Pelangi hingga carut-marut seleksi PPPK, mereka adalah aktor utamanya,” tegasnya.

Kantor dalam inspektorat kota Makassar 

Ia menyebut dua anak pejabat yang juga mantan calon legislatif (caleg) diduga kuat lolos dalam seleksi PPPK melalui mekanisme yang tidak transparan.

Rizal mendesak Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti, untuk tidak menutup-nutupi persoalan ini. Menurutnya, integritas pemerintah kota sedang diuji di hadapan publik.

"Ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan baru di Kota Makassar. Jangan sampai kepercayaan rakyat kembali dikhianati oleh segelintir oknum," pungkas Rizal.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari Inspektorat maupun BKPSDMD Kota Makassar terkait tudingan tersebut. Namun, tekanan publik kian meningkat, mendorong perlunya audit menyeluruh dan langkah transparan dalam rekrutmen aparatur sipil negara. (Rls)