Bupati Fakfak Tegaskan Penindakan Tegas terhadap Penyelewengan Dana Desa

Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP

Reporter: Imran Alwi Fuad 

PABAR.EXPOST.CO.ID, FAKFAK — Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., mengeluarkan pernyataan tegas terkait pengelolaan dana desa saat menghadiri pertemuan dengan para kepala kampung se-Distrik Teluk Patipi, Jumat (11/7/2025) di Kampung Mawar.

Dalam kunjungan kerjanya, Bupati Samaun menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan layanan listrik 24 jam, pembangunan infrastruktur jalan, hingga transparansi dalam pengelolaan dana kampung. Ia secara khusus menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik penyelewengan dana desa di wilayah Fakfak.

“Dana kampung bukan untuk dikelola semaunya. Jika selama ini ada yang bermain-main, sekarang saatnya berubah. Pola lama itu harus dihentikan,” tegas Bupati di hadapan aparat kampung dan tokoh masyarakat.

Inspektorat Diminta Lakukan Pengawasan Ketat

Bupati Samaun mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Papua Barat, yang kini dipimpin oleh seorang jaksa, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa di seluruh kampung.

“Saya sudah minta agar tim pengawasan turun langsung ke lapangan. Tahun ini tidak ada toleransi terhadap penyimpangan. Uang rakyat harus kembali ke rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.

Arahan Langsung dari Presiden Prabowo

Isu pengelolaan dana desa juga menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pertemuan nasional bersama para kepala daerah, Presiden secara langsung menyoroti maraknya penyalahgunaan dana desa, khususnya di wilayah Papua.

“Presiden berpesan agar kepala daerah melakukan pengawasan ketat. Fakfak harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal transparansi dan tata kelola yang bersih,” imbuh Bupati Samaun.

Komitmen Menyelamatkan Masa Depan Kampung

Peringatan ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh aparat kampung di Fakfak untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan desa. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam membangun kampung melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.

“Kalau ada yang masih nekat menyimpang, saya sendiri yang akan memprosesnya. Ini soal masa depan kampung dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (*)