PABAR.EXPOST.CO.ID, PANIAI PAPUA — Ratusan warga Distrik Paniai Barat, Papua, melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Paniai Barat. Aksi ini berlangsung di halaman kantor Distrik Paniai Barat dan menjadi bentuk penegasan sikap masyarakat terhadap kebijakan pemekaran wilayah yang dianggap tidak mewakili aspirasi mereka.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, warga menegaskan bahwa mereka tidak membutuhkan pembentukan kabupaten baru. Menurut mereka, pemekaran wilayah bukanlah solusi yang dibutuhkan masyarakat, melainkan justru berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baru.
Alasan Penolakan DOB
Beberapa poin penolakan yang disampaikan warga antara lain:
1. Kekhawatiran Dampak Sosial dan Ekonomi: Masyarakat menilai bahwa pemekaran wilayah berisiko menciptakan ketimpangan sosial dan memperburuk kondisi ekonomi lokal.
2. Potensi Konflik dan Ketegangan Politik: Warga khawatir pemekaran dapat memicu friksi antarkelompok serta memperbesar potensi ketegangan horizontal maupun vertikal.
3. Ancaman Operasi Militer: Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan meningkatnya aktivitas militer di wilayah baru, yang menurut masyarakat dapat menyebabkan kekerasan, pengungsian, dan trauma berkepanjangan.
"Kami ingin hidup damai, tanpa ketakutan akan konflik atau kekerasan yang mungkin terjadi akibat pemekaran wilayah ini," ujar salah satu tokoh masyarakat Paniai Barat.
Dukungan dari Daerah Lain
Pernyataan penolakan juga datang dari Kabupaten Puncak Jaya, khususnya dari wilayah Distrik Ilu, yang secara tegas menolak rencana pembentukan DOB Kabupaten Yamo. Mereka menyatakan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan dalam setiap kebijakan pemekaran wilayah.
Permohonan kepada Presiden RI
Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, warga berharap agar pemerintah pusat tidak melanjutkan proses pembentukan DOB di wilayah Paniai Barat dan wilayah lain yang menolak secara terbuka.
"Kami mohon agar pemerintah lebih mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan pemekaran ini," lanjut pernyataan tersebut.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Paniai Barat berharap agar fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal, bukan pada pemekaran administratif yang belum tentu menyelesaikan persoalan mendasar di wilayah Papua. (PB.Exp04)
Social Footer