PABAR.EXPOST.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memainkan peran vital sebagai benteng utama dalam menjaga integritas dan etika penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama 13 tahun terakhir.
Hal tersebut disampaikan Ribka dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 DKPP yang berlangsung di Gedung Pusat DKPP RI, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
“DKPP hadir untuk memastikan setiap tahapan pemilu, termasuk Pilkada, berlangsung secara profesional dan berintegritas,” ujar Ribka dalam sambutannya.
Ia mengapresiasi peran DKPP yang selama ini konsisten dalam menegakkan kode etik, tak hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan. Salah satu capaian penting DKPP, lanjutnya, adalah keberhasilannya dalam mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang berjalan aman, tertib, dan partisipatif.
Ribka menyebut, sepanjang tahun 2024, DKPP telah menerima sekitar 790 aduan terkait pelanggaran kode etik dan memeriksa sedikitnya 983 penyelenggara pemilu.
“Hal ini menjadi cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan serta kompleksitas penyelenggaraan demokrasi kita,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Wamendagri juga menyoroti pentingnya peran DKPP dalam menjaga kepercayaan publik melalui proses penegakan etika yang transparan dan tegas. Ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua DKPP dan seluruh jajaran atas dedikasi dan komitmen dalam menangani berbagai pengaduan.
“DKPP telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan independensi. Tidak hanya menyelesaikan perkara, DKPP juga aktif membangun pemahaman etika penyelenggara pemilu di tengah masyarakat,” tambah Ribka.
Ke depan, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan lembaga penyelenggara pemilu untuk memperkuat sistem demokrasi nasional. Menurutnya, penguatan implementasi kode etik, inovasi penyelenggaraan pemilu, dan perbaikan regulasi merupakan kunci menuju pelaksanaan pemilu yang modern, adil, dan inklusif.
“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa pesta demokrasi tak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi publik karena dilaksanakan secara adil, transparan, dan bermartabat,” pungkas Ribka.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota KPU Parsadaan Harahap, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai lembaga terkait.
—
Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Puspen Kemendagri)
Social Footer