![]() |
Puluhan tenaga honorer dari kelompok Non-Database dan Database di Kabupaten Fakfak mendatangi Kantor Bupati Fakfak (Foto: Imran Alwi. Fuad) |
PABAR.EXPOST.CO.ID, FAKFAK – Puluhan tenaga honorer dari kelompok Non-Database dan Database di Kabupaten Fakfak mendatangi Kantor Bupati Fakfak, Senin (7/7/2025), menuntut kejelasan terkait pengisian 367 formasi kosong Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum terisi hingga saat ini.
Aksi tersebut dipicu oleh ketidakjelasan hasil seleksi tahap 2 PPPK yang dinilai merugikan sejumlah peserta. Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 Kantor Bupati Fakfak, para perwakilan honorer menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, yang turut didampingi Sekretaris Daerah, Sulaeman Uswanas.
Salah satu anggota Aliansi Honorer Non-Database, Fudin, menyebut bahwa kebingungan ini bermula dari penjelasan yang dianggap tidak konsisten dari Kepala BKPSDM Fakfak, Ahmad Pelu.
"Awalnya disampaikan bahwa hasil seleksi tahap 1 dan 2 akan digabung, namun kenyataannya proses seleksi dan hasilnya dipisahkan. Akibatnya, peserta dengan nilai tinggi di tahap 2 justru tidak lulus, sedangkan peserta dengan nilai lebih rendah di tahap 1 dinyatakan lolos," ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Fakfak menyampaikan apresiasi atas keberanian para honorer yang menyuarakan keresahan mereka secara terbuka. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi peserta seleksi tahap 2, khususnya agar dapat diakomodasi dalam pengisian formasi kosong yang masih tersedia.
"Saya sudah perintahkan BKPSDM untuk melakukan pendataan rinci terhadap 367 formasi PPPK yang belum terisi. Data ini akan menjadi dasar dalam membawa persoalan ini ke Kementerian PAN-RB," ujar Bupati Samaun.
Lebih lanjut, Bupati juga menyetujui pembentukan tim bersama yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRK, BKPSDM, serta perwakilan honorer baik dari database maupun non-database. Tim ini rencananya akan diberangkatkan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung aspirasi kepada Menteri PAN-RB.
![]() |
Koordinator Aliansi Honorer Non-Database Fakfak, Aksa Muslimin (Kanan) yang di dampingi Saifuddin Foor. (Foto: Imran Alwi. Fuad) |
“Kami tidak ingin ada lagi nama-nama siluman yang mengisi formasi ini. Kuota ini harus bersih, transparan, dan adil,” tegas Aksa.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran Pemkab Fakfak yang telah membuka ruang dialog dan bersedia mendengarkan aspirasi para honorer.
“Kami mengapresiasi Bupati Fakfak atas kesediaannya menerima dan berupaya menyelesaikan persoalan ini secara terbuka,” ujarnya.
Aksa turut berharap agar ke depan, kinerja BKPSDM Fakfak dapat diperbaiki untuk menghindari terulangnya persoalan serupa.
“Kami siap mendukung kebijakan pemerintah daerah, selama berpihak pada keadilan bagi tenaga honorer,” pungkasnya. (*)
Social Footer