 |
| Kegiatan Gaktip Dan Yutisi Gabungan Yang Bertempat Di, Kabupaten Fakfak,Provinsi Papua Barat (SUMBER FOTO : PABAREXSPOST) |
PABAREXPOST.CO.ID., Fakfak - Dalam rangka Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Prajurit gabungan TNI-POLRI,Korem 182/JO,Kodim 1803/Fakfak,Pomad,Pomal,dan Polres Fakfak,turut hadi pada pelaksanaan kegiatan yang bertempat di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Selasa, (25/02/2025).
Bertindak sebagai penanggung jawab Subdenpom XVIII/1-2 Kasuari, dalam kegiatan Operasi Gaktib dan Yustisi ini dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin dan tata tertib serta kepatuhan hukum prajurit TNI baik perorangan maupun kesatuan. "Sasarannya operasi tersebut adalah kepada prajurit TNI.
Lebih lanjut Lettu CPM Prasetyo Budi Setiawan Dansubdenpom menjelaskan bahwa operasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. TNI berharap operasi ini pada akhirnya mewujudkan para personel yang tegas dan berwibawa dalam melaksanakan tugas khusus nya di wilayah kabupaten Fakfak.
Turut serta dalam kegiatan Operasi Gaktib dan Yustisi tersebut terdiri dari Pasukan TNI AD,TNI AL dan Polres,Kodim 1803/Fakfak,Korem 182/JO Gabungan Pomad (Polisi Militer Angkatan Darat), Pomal (Polisi Militer Angkatan Laut), serta dari satuan (Propam) Provost Polres Fakfak.
"Operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dan yustisi yang melibatkan TNI-Polri di tempat hiburan malam bertujuan untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, serta mengurangi potensi pelanggaran yang dapat terjadi di lokasi-lokasi tempat hiburan malam. Operasi ini sering kali dilakukan dalam rangka menekan angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran hukum, serta disiplin prajurit TNI-Polri.Operasi Gaktib dan Yustisi gabungan TNI-Polri di tempat hiburan malam memiliki manfaat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, agar efektif, operasi ini harus dilakukan dengan profesionalisme, transparansi dan sesuai prosedur hukum. Diperlukan evaluasi berkala serta sosialisasi kepada pemilik usaha hiburan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman tanpa harus mengganggu perekonomian setempat dan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam operasi agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat.Memastikan operasi ini tidak tebang pilih dan tetap sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat"
Social Footer