Polemik Film 'Pesta Babi', TNI AD Dorong Keterbukaan Sumber Dana Produksi

PABAR.EXPOST.CO.ID, JAKARTA — Polemik terkait film dokumenter berjudul "Pesta Babi" terus menjadi perhatian publik. Menanggapi perdebatan yang berkembang, TNI Angkatan Darat (TNI AD) menegaskan bahwa pihaknya menghormati kebebasan berekspresi sebagai bagian dari prinsip demokrasi, namun mengingatkan pentingnya tanggung jawab dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Donny Pramono, menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berkarya dan menyampaikan pendapat melalui berbagai medium, termasuk film dokumenter. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut perlu diiringi dengan komitmen terhadap akurasi data dan verifikasi fakta agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di ruang publik.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5/2026), Donny menilai terdapat sejumlah narasi dalam film tersebut yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Meski demikian, TNI AD tidak merinci bagian-bagian tertentu yang menjadi keberatan institusinya.

"Kebebasan berekspresi merupakan hak yang harus dihormati. Namun setiap informasi yang disampaikan kepada publik juga memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab sosial. Jangan sampai sebuah karya justru membangun stigma atau menciptakan persepsi yang tidak sesuai dengan fakta," ujar Donny.

Ia menambahkan, penyajian informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta memperlebar ruang perdebatan yang tidak didasarkan pada data yang valid.

Menurut Donny, keberatan yang disampaikan TNI AD bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berkarya maupun kritik terhadap institusi negara. Sebaliknya, hal itu merupakan bentuk dorongan agar setiap karya yang beredar di ruang publik tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, objektivitas, dan akuntabilitas.

Selain menyoroti substansi film, TNI AD juga menyinggung pentingnya transparansi terkait sumber pendanaan produksi film tersebut. Donny menilai keterbukaan mengenai pembiayaan menjadi bagian dari akuntabilitas publik, terutama ketika sebuah karya mengangkat isu-isu sensitif yang berpotensi memengaruhi opini masyarakat luas.

Menurutnya, permintaan keterbukaan tersebut tidak ditujukan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan sebagai upaya membangun kepercayaan publik dan memberikan gambaran yang utuh mengenai proses produksi sebuah karya.

"Transparansi penting agar masyarakat memahami keseluruhan konteks yang melatarbelakangi sebuah karya. Kami tidak anti terhadap kritik, namun kritik yang konstruktif sebaiknya dibangun berdasarkan data, keseimbangan informasi, serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Pernyataan TNI AD tersebut menambah dinamika perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab publik dalam penyebaran informasi. Di satu sisi, film dokumenter dipandang sebagai sarana penyampaian kritik dan pandangan sosial. Di sisi lain, muncul tuntutan agar setiap narasi yang disampaikan kepada publik tetap berlandaskan fakta yang terverifikasi, sehingga tidak memicu kesalahpahaman maupun polarisasi di tengah masyarakat.

Perdebatan mengenai film "Pesta Babi" pun diperkirakan masih akan berlanjut seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu tersebut. Berbagai pihak kini mendorong agar ruang diskusi yang terbuka tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan penghormatan terhadap fakta. (Red)